Tanya Jawab Inovasi Open Source Manajemen Data Standar Harga

 

Siapa Anda?

Kami adalah tim Bakti Negara terdiri dari:

• Agus Nurwanto sebagai senior programmer. Belajar ilmu programming di Pondok Programmer Jogjakarta dari tahun 2013-2015. Dilanjutkan dengan profesi freelancer di upwork.com sampai 2016, kemudian direkrut oleh DISKOMINFO Kab. Magetan sebagai tenaga ahli Programmer sampai tahun 2021. Pada tahun 2022 tidak melanjutkan kontrak lagi dan menjadi ketua tim Bakti Negara yang berkomitmen untuk membuat aplikasi open source sebagai bentuk pengabdian ke tanah air negara Indonesia tercinta.
• Bagus Alvin sebagai junior programmer. Belajar dan bergabung di tim Bakti Negara mulai bulan September 2022.

Apa itu aplikasi Opensource Manajemen Data Standar Harga?

Aplikasi ini adalah salah satu modul dari aplikasi WP-SIPD yang script kode-nya berbasis opensource berfungsi untuk: 

• Menampilkan data standar harga yang digunakan untuk penyusunan APBD, sehingga masyarakat atau SKPD dapat dengan mudah mencari data standar harga sesuai keperluan.
• Memfasilitasi semua SKPD di pemerintahan daerah untuk memberikan usulan standar harga kepada unit kerja penyusun standar harga daerah melalui aplikasi yang terintegrasi
• Membantu unit kerja penyusun standar harga daerah dalam memanajemen data usulan, serta mengintegrasikan data usulan standar harga ke aplikasi pusat SIPD Kemendagri sehingga user tidak perlu input dua kali
• Membantu pemerintah daerah menuju Smart City
• Dan mengurangi sampah kertas yang digunakan, saat proses pengusulan standar harga dilakukan secara manual

Apa Latar Belakang Permasalahannya Sehingga Harus Menggunakan Aplikasi Ini?

• Proses pengusulan standar harga di kabupaten Magetan masih dilakukan menggunakan file Excel yang belum terintegrasi datanya.
• Proses pengusulan dan verifikasi data usulan standar harga membutuhkan waktu yang lebih lama jika tidak menggunakan aplikasi yang terintegrasi.
• Keterbukaan informasi publik terkait data standar harga saat ini hanya dalam bentuk produk hukum JDIH (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum) sehingga menyulitkan masyarakat umum untuk mencari data standar harga.
• Sudah ada modul pengusulan standar harga pada aplikasi SIPD di kemendagri, tapi secara alur sistem sulit diterapkan di pemerintah daerah.
• Juga kendala pada lambatnya akses ke aplikasi SIPD di saat jam kerja, dikarenakan aplikasi SIPD terpasang di server pusat. Sehingga ketika semua pengguna di pemerintah daerah mengakses aplikasi, terjadi antrian koneksi jaringan.

Apa Saja Data Yang Diopensourcekan?

• Yang diopensourcekan adalah script kode aplikasi dan bukan data yang diinputkan oleh pemerintah daerah. Script kode aplikasi ini bisa diakses di https://github.com/agusnurwanto/wp-sipd
• Data standar harga final yang digunakan dalam proses penyusunan APBD di aplikasi SIPD Kemendagri bisa ditampilkan atau tidak ditampilkan pada halaman beranda aplikasi manajemen data standar harga sesuai kebijakan kepala daerah. Fitur ini sudah ada di dalam aplikasi.

Bagaimana Kemanan Aplikasi WP-SIPD Yang Scriptnya Diopensourcekan?

• Aplikasi opensource besar cenderung aman dari serangan virus atau hacker seperti sistem operasi LINUX yang jarang sekali terkena virus dibandingkan dengan pengguna sistem operasi WINDOWS yang bersifat closesource.
• Aplikasi opensource diawasi oleh banyak pihak, jadi ketika ditemukan sebuah bug, komuntias penggiat aplikasi opensource tersebut akan segera memperbaiki celah keamaan tersebut.
• Aplikasi WP-SIPD sudah dibuat opensource sejak tahun 2020 dan terus dikembangkan sampai saat ini, belum pernah ada yang melaporkan terkait berhasilnya hacker dalam melakukan penyerangan ke aplikasi ini.
• Aplikasi WP-SIPD berbasis plugin CMS Wordpress yang sudah terbukti keamanan scirpt opensourcenya sejak mulai dikembangkan di tahun 2003 sampai sekarang. Wordpress adalah content manajemen sistem yang saat ini paling banyak dipakai di seluruh dunia. Memang sering terjadi serangan hacker ke aplikasi berbasis Wordpress, itu sangat sering terjadi karena kesalahan user yang tidak selektif saat menginstall plugin atau tema website. Ada banyak sekali plugin atau tema berbasis Wordpress yang di dalamanya terdapat script backdoor jika user tidak hati-hati. Serangan kepada aplikasi berbasis Wordpress juga kadang terjadi karena hacker berhasil masuk ke server dari celah keamanan aplikasi lain yang diisntall dalam satu server yang sama.
• Untuk mengatisipasi hal tersebut, dalam setiap kesempatan tim Bakti Negara selalu menyampaikan kepada pengguna palikasi WP-SIPD untuk minimal mengisntall plugin keamanan berupa proteksi captcha pada setiap form di CMS Wordpress. Perlu dipastikan juga jika ada aplikasi lain yang diinstall pada server yang sama, juga harus sudah lolos testing keamanan aplikasi.

Bagaimana Tampilan Aplikasi Manajemen Data Standar Harga Secara Garis Besar?

1. Berikut ini adalah dokumentasi video singkat 15 menit yang sudah diupload ke youtube:
   
   
   
   
2. Pada halaman awal menampilkan rekapitulasi usulan standar harga dari SKPD. Di bawahnya ada data rekapitulasi standar harga sesuai jenisnya (SSH, HSPK, ASB dan SBU). Selanjutnya ada tampilan detail data standar harga dan juga rekening belanjanya.
   
   
   
   
3. Halaman dashboard user SKPD setelah berhasil login. Menampilkan pilihan tahun anggaran dan menu utama. Ada juga input data alaman SKPD yang nanti akan ditampilkan pada saat membuat surat usulan standar harga.
   
   
4. Halaman rekapitulasi jumlah pagu anggaran berdasarkan nama rincian belanja yang ditampilkan dalam bentuk grafik batang dan juga tabel.
   
   
   Data diurutkan dari nilai pagu anggaran terbesar ke yang terkecil.
5. Halaman usulan standar harga menampilkan data daftar nota dinas, daftar surat usulan dan daftar usulan standar harga.
   
   
   
   
   
6. Halaman print surat usulan dan lampiran data usulan standar harga.
   
   
   
   
   
7. Halaman print excel format upload ke aplikasi SIPD Kemendagri sesuai nomor surat nota dinas. Selain format file excel, di aplikasi ini juga ada fitur untuk migrasi data usulan menggunakan SIPD Chrome Extension.
   
   
   
   
   
8. Tampilan halaman migrasi data usulan standar harga menggunakan SIPD Chrome Extension untuk tahun anggaran 2023 di aplikasi SIPD Merah.
   
   
   
   
   Tampilan halaman migrasi data usulan standar harga menggunakan SIPD RI Chrome Extension untuk tahun anggaran 2024 di aplikasi SIPD RI.
   
   
   
   
   
   

Daerah Mana Yang Sudah Menggunakan WP-SIPD?

Kami menyimpan data nama pemerintah daerah, nomor HP/WA dan waktu pertama kali menginstall aplikasi WP-SIPD. Sampai saat ini tercatat ada 438 daerah yang sudah melakukan registrasi untuk menggunakan aplikasi ini. Ada beberapa data yang double atau salah ketik sekitar 100-an data.

Berikut adalah tampilan data 54 daerah terbaru yang sudah menggunakan WP-SIPD:

Bagaimana Cara Koordinasi Dengan Daerah Yang Menggunakan Aplikasi Ini?

Kami membuat grup di aplikasi telegram https://t.me/sipd_chrome_extension yang saat ini beranggotakan 1.347 member dan kebanyakan adalah pegawai pemerintah daerah dari seluruh pelosok Indonesia. Di grup tersebut akan ada notifikasi setiap kali tim kami melakukan update pada script di repository github, sehingga semua anggota dapat mengikuti perkembangan update terbaru.