Aplikasi Pemerintahan E-Goverment Perlu Opensource

 

Untuk efisiensi anggaran serta tenaga SDM dan optimasi penerapan pada pengguna maka perlu mengopensourcekan aplikasi yang digunakan oleh pemerintah. Saat ini hampir di setiap instansi pemerintahan berlomba untul mengembangkan aplikasi sebagai alat bantu pekerjaan. Tentu hal ini baik untuk optimasi kinerja ASN, hanya saja karena kurangnya informasi serta ego sektoral membuat aplikasi yang dibuat tidak saling terintegrasi dengan baik.

Pemerintah pusat saat ini sudah menerbitkan Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Visi SPBE adalah "Terwujudnya sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu dan menyeluruh untuk mencapai birokrasi dan pelayanan publik yang berkinerja tinggi.". Informasi detail tentang SPBE bisa dicek di https://spbe.go.id/tentang.

Salah satu poin penting dalam SPBE adalah pembagian jenis aplikasi menjadi 2 yaitu aplikasi umum dan khusus. Aplikasi umum adalah aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang sama, standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh instansi pusat dan/atau pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Sedangkan Aplikasi Khusus adalah Aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh instansi pusat atau pemerintah daerah tertentu untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan instansi pusat dan pemerintah daerah lain.

Dengan fasilitasi aplikasi umum oleh pemerintah pusat maka daerah tidak perlu lagi mengembangkan aplikasi serupa sehingga dapat mengefisiensikan kinerja pemda. Hanya saja dalam beberapa kasus aplikasi umum yang dikembangkan pemerintah pusat masih belum memenuhi kebutuhan pemda yang sangat beragam. Oleh karena itu, dalam artikel ini penulis mengajak para pengembang aplikasi untuk mengopensourcekan aplikasi pemerintahan yang dibuat. Sehingga dapat mengefisiensikan kinerja.

Dalam pengembangan aplikasi opensource pemerintahan hal yang paling penting adalah keamanan data dan kode program. Pengembang harus sangat berhati-hati dalam menulis kode program karena semua orang dapat membaca kode yang sudah dibuat. Secara umum aplikasi opensource lebih aman dibanding yang closecource karena pengembangan aplikasi opensource dilakukan oleh komunitas. Jika ada baris kode yang dianggap rawan keamananya maka anggota komunitas akan segera melakukan evaluasi kode.

Salah satu referensi project opensource pemerintahan saat ini adalah https://github.com/OpenSID/OpenSID. OpenSID dikembangkan bersama-sama oleh komunitas peduli Sistem Informasi Desa (SID).

Dari semua dampak positif dari projek opensource akan muncul pertanyaan pada pihak pengembang "Kalau semua projek aplikasi di opensourcekan, darimana mendapatkan uang untuk biaya pengembangannya?". Sebagian besar proyek open source bersifat gratis, tetapi "bebas biaya" bukan bagian dari definisi open source. Terdapat banyak cara untuk menarik dana bagi proyek open source secara tidak langsung melalui lisensi ganda atau fitur yang terbatas, dan masih tetap sesuai dengan definisi resmi dari open source.

Salah satu referensi memulai proyek open source bisa dilihat di https://opensource.guide/id/starting-a-project/.

Bersambung...

Catatan:

• Sumber gambar https://www.pexels.com/photo/abstract-business-code-coder-270348/